Penilaian Sistem Perizinan Berupaya lewat Online Single Submission (OSS)

Merajut Kemudahan, Mengurai Tantangan: Penilaian Mendalam Sistem Perizinan Online Single Submission (OSS)

Indonesia, dengan potensi ekonomi dan sumber daya yang melimpah, selalu berupaya menarik investasi dan mendorong pertumbuhan usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, labirin birokrasi perizinan yang rumit dan berbelit-belit seringkali menjadi penghalang utama. Dalam menjawab tantangan ini, pemerintah meluncurkan Online Single Submission (OSS), sebuah platform digital yang menjanjikan revolusi dalam pelayanan perizinan berusaha. Namun, sejauh mana upaya ini berhasil merajut kemudahan dan mengurai tantangan? Penilaian mendalam adalah kuncinya.

OSS: Sebuah Terobosan Digital dalam Birokrasi

Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kini berada di bawah Kementerian Investasi/BKPM. Diluncurkan pada tahun 2018 dan terus disempurnakan (terakhir dengan PP 5 Tahun 2021), OSS bertujuan untuk menyederhanakan, mempercepat, dan meningkatkan transparansi proses perizinan usaha di seluruh Indonesia. Dengan hanya satu pintu digital, pelaku usaha diharapkan dapat mengurus berbagai izin dari berbagai sektor dan tingkat pemerintahan, mulai dari izin dasar hingga izin operasional.

Capaian dan Manfaat: Kemudahan yang Mulai Terasa

Upaya pemerintah melalui OSS telah menunjukkan sejumlah capaian positif:

1. Efisiensi Waktu dan Biaya: Ini adalah manfaat paling nyata. Pelaku usaha tidak perlu lagi mendatangi banyak kantor, mengisi formulir berulang, atau berhadapan dengan pungutan liar. Proses yang sebelumnya memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam atau hari, terutama untuk izin risiko rendah.
2. Transparansi dan Akuntabilitas: Semua persyaratan, prosedur, dan status permohonan dapat dipantau secara real-time melalui sistem. Ini mengurangi potensi praktik korupsi dan memberikan kepastian hukum bagi investor.
3. Standarisasi Pelayanan: OSS mencoba menyeragamkan prosedur perizinan di seluruh daerah dan sektor, sehingga menghilangkan disparitas yang sering membingungkan pelaku usaha.
4. Aksesibilitas Luas: Dengan berbasis daring, OSS memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan permohonan kapan saja dan dari mana saja, selama memiliki akses internet. Ini sangat membantu UMKM di daerah terpencil atau investor asing.
5. Peningkatan Iklim Investasi: Kemudahan berusaha yang ditawarkan OSS secara langsung berkontribusi pada peningkatan peringkat kemudahan berusaha Indonesia dan menarik minat investor baru.

Mengurai Tantangan: Titik Krusial untuk Perbaikan

Meskipun progresif, implementasi OSS tidak lepas dari sejumlah tantangan yang perlu diurai dan diatasi:

1. Integrasi Data dan Sistem yang Belum Sempurna: Meskipun namanya "Single Submission," integrasi data antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah masih menjadi pekerjaan rumah besar. Seringkali, data yang sudah diinput di OSS masih harus diverifikasi ulang secara manual oleh dinas terkait, atau terjadi disconnect antara sistem OSS dengan sistem daerah.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM): Literasi digital dan pemahaman terhadap sistem OSS di kalangan aparatur pemerintah daerah maupun pelaku usaha masih bervariasi. Kurangnya pelatihan dan pendampingan menyebabkan proses perizinan menjadi lambat atau bahkan terkendala.
3. Harmonisasi Regulasi: Perubahan dan tumpang tindih regulasi sektoral atau daerah dengan regulasi pusat masih sering terjadi. Hal ini menciptakan kebingungan dan ketidakpastian bagi pelaku usaha, terutama saat berhadapan dengan izin yang memiliki risiko tinggi.
4. Verifikasi dan Pengawasan Pasca-Izin: Kemudahan penerbitan izin melalui OSS perlu diimbangi dengan mekanisme verifikasi dan pengawasan yang efektif pasca-izin terbit. Tanpa ini, risiko pelanggaran dan ketidakpatuhan bisa meningkat.
5. Kesenjangan Digital (Digital Divide): Tidak semua daerah memiliki infrastruktur internet yang memadai, dan tidak semua pelaku usaha memiliki akses atau kemampuan menggunakan perangkat digital. Ini menjadi hambatan bagi inklusivitas OSS.
6. Stabilitas dan Keandalan Sistem: Keluhan mengenai sistem yang lambat, error, atau tidak responsif masih sering muncul, mengganggu kelancaran proses permohonan.

Indikator Penilaian Kritis untuk Masa Depan

Untuk menilai keberhasilan OSS secara objektif, beberapa indikator kunci harus terus dipantau:

• Waktu Pemrosesan Rata-rata: Perbandingan antara target waktu dengan waktu aktual.
• Tingkat Kepuasan Pengguna: Survei berkala kepada pelaku usaha dan investor.
• Jumlah Izin yang Diterbitkan dan Realisasi Investasi: Korelasi antara kemudahan perizinan dengan pertumbuhan investasi.
• Indeks Persepsi Korupsi: Penurunan angka korupsi dalam layanan perizinan.
• Tingkat Kepatuhan Pasca-Izin: Seberapa jauh pelaku usaha mematuhi komitmen yang telah dibuat.
• Efektivitas Integrasi Data: Mengukur seberapa mulus aliran data antar entitas pemerintah.

Melangkah Maju: Rekomendasi untuk Penyempurnaan

Penilaian menunjukkan bahwa OSS adalah langkah maju yang signifikan, namun masih perlu penyempurnaan berkelanjutan. Beberapa rekomendasi strategis meliputi:

1. Penguatan Integrasi Sistem dan Data: Investasi pada infrastruktur teknologi, standarisasi data, dan API (Application Programming Interface) yang handal untuk memastikan integrasi yang mulus.
2. Peningkatan Kapasitas SDM: Pelatihan masif dan berkelanjutan bagi aparatur pemerintah dan sosialisasi intensif bagi pelaku usaha.
3. Harmonisasi Regulasi Berkelanjutan: Pembentukan tim khusus untuk meninjau dan menyelaraskan regulasi secara periodik, memastikan tidak ada tumpang tindih.
4. Penguatan Mekanisme Pengawasan: Pengembangan sistem pengawasan berbasis risiko dan sanksi yang jelas untuk menjaga kepatuhan.
5. Perluasan Akses dan Bantuan Teknis: Membangun pusat layanan bantuan (helpdesk) yang responsif dan memperluas jangkauan akses digital, termasuk di daerah terpencil.
6. Pengembangan Fitur Berbasis AI: Memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membantu pelaku usaha dalam menentukan jenis izin, persyaratan, dan risiko.

Kesimpulan: Jembatan Menuju Ekosistem Berusaha yang Lebih Baik

Sistem Online Single Submission (OSS) adalah jembatan penting yang dibangun pemerintah untuk menciptakan ekosistem berusaha yang lebih efisien, transparan, dan kompetitif. Upaya digitalisasi ini telah berhasil merajut kemudahan bagi banyak pelaku usaha, terutama dalam fase awal perizinan. Namun, perjalanan masih panjang. Mengurai tantangan yang ada, mulai dari integrasi sistem hingga kapasitas SDM, adalah kunci untuk memastikan OSS tidak hanya sekadar janji, tetapi benar-benar menjadi tulang punggung reformasi birokrasi perizinan yang berkelanjutan. Dengan komitmen kuat dan evaluasi yang jujur, OSS dapat terus berevolusi, membawa Indonesia menuju puncak kemudahan berusaha di kancah global.