Merajut Asa Tanpa Kekerasan: Strategi Komprehensif Pemerintah Membangun Indonesia Bebas Kekerasan Berbasis Gender
Kekerasan Berbasis Gender (KBG) adalah sebuah momok yang masih membayangi banyak masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bukan sekadar isu kriminal biasa, KBG adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berakar pada ketidaksetaraan gender, penyalahgunaan kekuasaan, dan norma sosial yang diskriminatif. Fenomena ini tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis mendalam, menghambat partisipasi perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam pembangunan, serta merugikan tatanan sosial secara keseluruhan. Menyadari kompleksitas dan dampak destruktifnya, pemerintah memikul tanggung jawab besar untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi komprehensif guna mencegah, menangani, dan menghilangkan KBG.
Strategi pemerintah dalam menghindari kekerasan berbasis gender tidak dapat bersifat tunggal, melainkan harus multidimensional, melibatkan berbagai sektor, dan berorientasi jangka panjang. Berikut adalah pilar-pilar utama strategi tersebut:
1. Penguatan Kerangka Hukum dan Penegakan yang Berkeadilan
Langkah fundamental adalah memiliki landasan hukum yang kuat dan responsif gender. Pemerintah telah menunjukkan komitmen melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menjadi tonggak penting dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Namun, penguatan tidak berhenti pada undang-undang. Ia meliputi:
- Penyelarasan Regulasi: Memastikan semua peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, selaras dan mendukung upaya pencegahan dan penanganan KBG.
- Penegakan Hukum yang Sensitif Gender: Melatih aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) agar memiliki pemahaman mendalam tentang isu gender, tidak bias, dan mampu menangani kasus KBG dengan empati, kerahasiaan, serta berorientasi pada korban. Ini termasuk prosedur pelaporan yang aman dan mudah diakses.
- Akses Terhadap Keadilan: Memastikan korban KBG, terutama mereka yang berasal dari kelompok rentan (disabilitas, minoritas, masyarakat adat), memiliki akses yang setara terhadap bantuan hukum dan keadilan.
2. Pencegahan Melalui Edukasi dan Transformasi Sosial Budaya
Akar KBG seringkali tertanam dalam norma dan nilai sosial yang bias gender. Oleh karena itu, strategi pencegahan harus menyasar perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat:
- Pendidikan Publik Masif: Melalui kampanye kesadaran yang terencana dan berkelanjutan, baik di media massa, media sosial, maupun komunitas, untuk mengedukasi masyarakat tentang bentuk-bentuk KBG, dampaknya, dan pentingnya kesetaraan gender.
- Integrasi Pendidikan Gender: Memasukkan materi tentang kesetaraan gender, pencegahan KBG, dan pentingnya menghormati tubuh dan hak individu dalam kurikulum pendidikan formal (sekolah, perguruan tinggi) maupun informal.
- Melibatkan Laki-laki dan Anak Laki-laki: Mengajak laki-laki dan anak laki-laki sebagai agen perubahan, bukan hanya sebagai bagian dari masalah. Edukasi tentang maskulinitas positif, non-kekerasan, dan peran mereka dalam menciptakan lingkungan yang aman adalah krusial.
- Kerja Sama dengan Tokoh Agama dan Adat: Membangun narasi keagamaan dan adat yang mendukung kesetaraan gender dan menolak segala bentuk kekerasan, karena tokoh-tokoh ini memiliki pengaruh besar di masyarakat.
3. Layanan Komprehensif dan Berbasis Korban
Korban KBG memerlukan dukungan yang holistik dan terintegrasi untuk pemulihan dan reintegrasi. Pemerintah harus menyediakan:
- Pusat Pelayanan Terpadu: Menyediakan "rumah aman" atau pusat krisis yang menyediakan layanan lengkap: konseling psikologis, bantuan medis (termasuk visum dan penanganan pasca-kekerasan seksual), bantuan hukum, hingga pendampingan sosial dan ekonomi.
- Sistem Rujukan yang Efektif: Membangun jaringan rujukan antarlembaga yang kuat, sehingga korban dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan yang dibutuhkan tanpa hambatan birokrasi.
- Rehabilitasi dan Reintegrasi: Program rehabilitasi bagi korban untuk memulihkan trauma dan membantu mereka kembali berdaya dalam masyarakat. Termasuk juga program untuk pelaku, jika memungkinkan dan relevan, untuk mencegah residivisme.
- Data dan Informasi Akurat: Mengembangkan sistem pengumpulan data yang terpilah gender dan akurat tentang insiden KBG untuk dasar pengambilan kebijakan dan evaluasi program yang lebih tepat sasaran.
4. Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Perempuan
Ketidakberdayaan ekonomi seringkali menjadi faktor yang membuat perempuan rentan terhadap kekerasan. Oleh karena itu, strategi pemerintah harus mencakup:
- Peningkatan Akses Pendidikan dan Keterampilan: Memastikan perempuan memiliki akses yang setara terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja, untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.
- Dukungan Kewirausahaan: Mendorong dan memfasilitasi perempuan untuk memulai usaha kecil dan menengah melalui pelatihan, akses permodalan, dan pemasaran produk.
- Perlindungan Tenaga Kerja: Memastikan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan serta diskriminasi, baik di sektor formal maupun informal.
- Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan: Mendorong keterwakilan perempuan dalam posisi-posisi kepemimpinan di berbagai tingkatan, mulai dari desa hingga nasional, untuk memastikan perspektif gender terintegrasi dalam setiap kebijakan.
5. Kolaborasi Multisektoral dan Kemitraan Strategis
Masalah KBG tidak dapat diselesaikan oleh satu entitas saja. Pemerintah perlu membangun sinergi kuat dengan:
- Organisasi Masyarakat Sipil (OMS): OMS memiliki pengalaman panjang dan kedekatan dengan korban di akar rumput. Kemitraan dengan mereka sangat vital dalam penyediaan layanan, advokasi, dan pengawasan.
- Sektor Swasta: Melibatkan perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, mendukung program pencegahan KBG, dan berinvestasi pada pemberdayaan perempuan.
- Akademisi dan Peneliti: Mendukung penelitian untuk memahami akar masalah KBG secara lebih mendalam, mengevaluasi efektivitas program, dan merumuskan inovasi kebijakan.
- Masyarakat dan Keluarga: Mendorong peran aktif keluarga sebagai unit terkecil yang menanamkan nilai-nilai kesetaraan dan anti-kekerasan, serta masyarakat sebagai pengawas sosial.
Kesimpulan
Menghindari kekerasan berbasis gender adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa yang lebih adil, sejahtera, dan beradab. Strategi pemerintah yang komprehensif haruslah berlandaskan pada pemahaman bahwa KBG bukanlah masalah personal, melainkan masalah struktural yang membutuhkan solusi sistemik. Dengan penguatan hukum, edukasi yang masif, layanan yang responsif, pemberdayaan yang berkelanjutan, dan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa, kita dapat merajut asa bersama. Asa untuk Indonesia yang aman, setara, dan bebas dari bayang-bayang kekerasan berbasis gender bagi setiap individu.