Dilema Keadilan di Ujung Palu: Analisis Yuridis Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia
Pendahuluan
Hukuman mati, sebagai bentuk sanksi pidana terberat, selalu menjadi isu yang memicu perdebatan sengit di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Kebijakan pemerintah yang masih mempertahankan hukuman mati, terutama untuk kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) seperti narkotika, terorisme, dan korupsi berat, seringkali dihadapkan pada kritik tajam dari perspektif hak asasi manusia. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga mendapat dukungan luas dari sebagian masyarakat yang melihatnya sebagai manifestasi keadilan retributif dan upaya pencegahan yang efektif. Artikel ini akan menganalisis secara yuridis kebijakan pemerintah terkait hukuman mati, menelusuri landasan hukumnya, serta menimbang argumen pro dan kontra dalam bingkai negara hukum dan hak asasi manusia.
Landasan Yuridis Hukuman Mati di Indonesia
Secara konstitusional, keberadaan hukuman mati di Indonesia dapat ditelusuri dari Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal ini menjadi pintu masuk bagi pembatasan hak, termasuk hak untuk hidup, dalam konteks kejahatan tertentu yang mengancam ketertiban umum dan keamanan negara.
Di tingkat undang-undang, hukuman mati secara eksplisit diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Beberapa pasal dalam KUHP, seperti Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, secara jelas mencantumkan hukuman mati sebagai sanksi alternatif atau pokok.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Pasal 111, 112, 113, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 122, dan 123 UU Narkotika secara tegas mengatur hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika tertentu, terutama bandar dan pengedar skala besar.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme: Pasal 6, 7, 8, dan 9 UU Terorisme juga mengancam pelaku terorisme dengan hukuman mati.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Meskipun jarang diterapkan, Pasal 2 UU Tipikor memungkinkan hukuman mati bagi koruptor yang melakukan perbuatannya dalam keadaan tertentu (misalnya, saat bencana nasional).
Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah berulang kali menegaskan konstitusionalitas hukuman mati di Indonesia melalui berbagai putusannya, antara lain Putusan Nomor 2/PUU-V/2007 dan Putusan Nomor 1/PUU-X/2012. MK berpandangan bahwa hak untuk hidup bukanlah hak yang absolut dan dapat dibatasi oleh undang-undang demi melindungi hak asasi manusia lain yang lebih luas dan kepentingan masyarakat.
Hukuman Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Argumen paling fundamental yang menentang hukuman mati adalah pelanggaran terhadap hak untuk hidup, yang dijamin oleh Pasal 28A UUD 1945 dan instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Para penentang berpendapat bahwa hak untuk hidup adalah hak yang bersifat non-derogable, artinya tidak dapat dikurangi atau dicabut dalam keadaan apa pun, bahkan oleh negara sekalipun.
Selain itu, argumen HAM lainnya meliputi:
- Kekejaman dan Perlakuan Tidak Manusiawi: Hukuman mati dianggap sebagai bentuk hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.
- Sifat Tidak Dapat Ditarik Kembali (Irreversibility): Kesalahan peradilan yang berujung pada eksekusi mati tidak dapat diperbaiki. Potensi eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah adalah risiko yang tak termaafkan.
- Diskriminasi: Terdapat kekhawatiran bahwa penerapan hukuman mati cenderung tidak proporsional dan diskriminatif terhadap kelompok rentan atau minoritas, baik karena faktor ekonomi, sosial, ras, atau gender.
- Rehabilitasi: Hukuman mati menghilangkan kesempatan bagi terpidana untuk direhabilitasi dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.
Argumen Pro dan Kontra dari Sudut Pandang Yuridis-Filosofis
Debat mengenai hukuman mati tidak hanya berkutat pada isu HAM, tetapi juga melibatkan pertimbangan filosofis dan tujuan pemidanaan:
Argumen Pro (Retribusi, Deterensi, Perlindungan Masyarakat):
- Retribusi (Pembalasan Setimpal): Penganut retribusi berpendapat bahwa hukuman harus sepadan dengan kejahatan yang dilakukan. Untuk kejahatan yang sangat keji, hukuman mati dianggap sebagai satu-satunya bentuk pembalasan yang setimpal dan memenuhi rasa keadilan korban serta masyarakat.
- Deterensi (Pencegahan):
- Deterensi Umum: Hukuman mati diyakini dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat luas, mencegah mereka untuk melakukan kejahatan serupa karena takut akan sanksi terberat.
- Deterensi Khusus: Terpidana yang dieksekusi tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk mengulangi kejahatannya.
- Perlindungan Masyarakat: Dengan mengeksekusi pelaku kejahatan luar biasa, negara dapat secara permanen melindungi masyarakat dari ancaman dan bahaya yang ditimbulkan oleh individu tersebut.
Argumen Kontra (Keadilan, Efektivitas, dan Etika Negara):
- Tidak Efektif sebagai Deteren: Studi empiris di banyak negara menunjukkan bahwa tidak ada bukti konklusif yang mendukung klaim bahwa hukuman mati memiliki efek jera yang lebih besar dibandingkan hukuman penjara seumur hidup. Angka kejahatan di negara-negara yang menghapus hukuman mati tidak menunjukkan peningkatan signifikan.
- Potensi Kesalahan Fatal: Sistem peradilan tidaklah sempurna. Kesalahan dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau putusan hakim dapat berujung pada eksekusi orang yang tidak bersalah.
- Melanggar Martabat Manusia: Mengizinkan negara untuk mengambil nyawa warganya sendiri, bahkan yang terbukti bersalah, dapat dianggap merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang beradab.
- Tren Global Menuju Abolisi: Semakin banyak negara di dunia yang telah menghapus hukuman mati, menunjukkan tren global menuju pandangan bahwa hukuman mati adalah praktik yang usang dan tidak sejalan dengan perkembangan peradaban hukum.
- Alternatif Pemidanaan: Hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat dapat menjadi alternatif yang efektif untuk melindungi masyarakat dan memberikan efek jera, tanpa melanggar hak asasi manusia yang fundamental.
Tantangan dan Arah Kebijakan di Masa Depan
Kebijakan hukuman mati di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan antara kedaulatan negara untuk melindungi warganya dan komitmen terhadap penghormatan hak asasi manusia universal. Perdebatan ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga etis, moral, dan sosiologis.
Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu terus melakukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas hukuman mati, bukan hanya dari sisi retributif atau deterensi, tetapi juga dari perspektif keadilan substantif dan dampak jangka panjang terhadap sistem hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. Adopsi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yang memperkenalkan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana mati dan memungkinkan perubahan hukuman menjadi seumur hidup jika menunjukkan perilaku baik, adalah langkah progresif yang menunjukkan adanya upaya penyesuaian menuju praktik yang lebih humanis.
Kesimpulan
Analisis yuridis terhadap kebijakan hukuman mati di Indonesia menunjukkan adanya landasan hukum yang kuat, baik di UUD 1945 maupun undang-undang sektoral, yang diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, keberadaan hukuman mati ini selalu dihadapkan pada kritik tajam dari perspektif hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup, serta perdebatan filosofis tentang tujuan pemidanaan.
Dilema keadilan di ujung palu eksekusi mati adalah cerminan dari tarik-menarik antara tuntutan keadilan retributif, perlindungan masyarakat, dan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal. Dalam sebuah negara hukum yang demokratis, perdebatan mengenai hukuman mati harus terus berlangsung secara terbuka, berbasis data, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian maksimal, mengingat konsekuensinya yang ireversibel. Masa depan kebijakan hukuman mati di Indonesia akan sangat bergantung pada bagaimana negara mampu menyeimbangkan tuntutan keadilan dengan penghargaan terhadap martabat manusia dalam bingkai peradaban hukum yang semakin maju.
