Isu konflik agraria dan hak masyarakat adat

Jeritan Tanah, Jeritan Adat: Narasi Keadilan yang Terabaikan dalam Konflik Agraria

Indonesia, dengan kekayaan alamnya yang melimpah ruah, seringkali dihadapkan pada ironi pahit: di balik hijaunya hutan dan suburnya tanah, tersembunyi konflik agraria yang tak kunjung usai. Konflik ini, yang berpusat pada perebutan dan penguasaan sumber daya alam, paling sering memukul telak kelompok yang paling rentan: masyarakat adat. Hak-hak mereka atas tanah ulayat, yang menjadi jantung identitas, budaya, dan sumber kehidupan, kerap terabaikan di tengah arus pembangunan dan investasi.

Akar Masalah: Tumpang Tindih Sejarah dan Kebijakan

Akar permasalahan konflik agraria di Indonesia terentang jauh ke belakang, mewarisi struktur penguasaan tanah kolonial yang mengedepankan hak negara di atas hak-hak komunal masyarakat lokal. Pasca-kemerdekaan, meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 menjanjikan reforma agraria dan pengakuan hak-hak masyarakat adat, implementasinya masih jauh dari harapan.

Beberapa faktor utama yang menjadi pemicu konflik meliputi:

1. Pengabaian Hak Ulayat: Konsep "tanah negara" seringkali digunakan untuk mengklaim wilayah adat tanpa proses pengakuan yang jelas, membuka pintu bagi konsesi besar untuk perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan proyek infrastruktur.
2. Tumpang Tindih Regulasi Sektoral: Berbagai undang-undang sektoral (kehutanan, pertambangan, perkebunan) seringkali memiliki ketentuan yang bertentangan atau tidak mengakui keberadaan wilayah adat, menciptakan ketidakpastian hukum dan celah bagi eksploitasi.
3. Tekanan Pembangunan dan Investasi: Laju pembangunan ekonomi yang pesat, didorong oleh investasi skala besar, seringkali mengorbankan hak-hak masyarakat adat. Proyek-proyek ini acap kali mengabaikan prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (PADI/FPIC).
4. Lemahnya Penegakan Hukum: Proses pengakuan hak masyarakat adat yang lambat, serta penegakan hukum yang kerap berpihak pada korporasi atau kepentingan modal, memperparah posisi tawar masyarakat adat.

Dampak yang Meresahkan: Kehilangan, Kriminalisasi, dan Degradasi

Dampak dari konflik agraria ini bersifat multidimensional dan seringkali tragis bagi masyarakat adat:

• Kehilangan Tanah dan Sumber Penghidupan: Wilayah adat yang direbut berarti hilangnya lahan pertanian, hutan tempat berburu dan meramu, sumber air, serta situs-situs sakral. Ini berujung pada kemiskinan, kerawanan pangan, dan pergeseran mata pencarian secara paksa.
• Penggusuran dan Dislokasi Budaya: Masyarakat adat terpaksa meninggalkan tanah leluhur mereka, yang tidak hanya kehilangan tempat tinggal tetapi juga akar budaya, tradisi lisan, dan sistem pengetahuan lokal yang terikat erat dengan wilayah tersebut.
• Kriminalisasi Pejuang Adat: Individu atau pemimpin masyarakat adat yang berjuang mempertahankan tanahnya seringkali dituduh melakukan pelanggaran hukum, seperti perambahan hutan atau perusakan properti, yang berujung pada penangkapan dan pemenjaraan.
• Degradasi Lingkungan: Praktik eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, seperti deforestasi untuk perkebunan monokultur atau penambangan, seringkali menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah, berdampak langsung pada keberlanjutan hidup masyarakat adat.

Perjuangan dan Harapan: Menuju Keadilan Agraria

Di tengah badai konflik, masyarakat adat tidak tinggal diam. Mereka terus berjuang dengan berbagai cara: melalui advokasi hukum, pemetaan partisipatif wilayah adat, demonstrasi damai, hingga upaya-upaya diplomasi di tingkat nasional dan internasional. Dukungan dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media juga menjadi krusial dalam menyuarakan jeritan mereka.

Meskipun progresnya lambat, ada beberapa titik terang:

• Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012: Putusan ini menyatakan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara, memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengakuan hak masyarakat adat atas wilayahnya.
• Reforma Agraria: Program reforma agraria nasional diharapkan dapat menjadi instrumen untuk menata ulang struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara adil, termasuk pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat.
• Inisiatif Legislatif: Dorongan untuk mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat yang komprehensif terus bergulir, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih kuat.

Jalan Menuju Keadilan: Sebuah Panggilan Bersama

Menyelesaikan konflik agraria dan melindungi hak masyarakat adat bukanlah tugas yang mudah, namun merupakan keharusan moral dan konstitusional. Diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkeadilan, meliputi:

1. Percepatan Pengakuan Wilayah Adat: Melalui proses identifikasi, verifikasi, dan penetapan wilayah adat yang partisipatif dan transparan.
2. Harmonisasi Regulasi: Menyelaraskan berbagai undang-undang dan kebijakan sektoral agar mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat.
3. Penyelesaian Konflik yang Adil: Membangun mekanisme penyelesaian konflik yang mengedepankan dialog, mediasi, dan restorasi, bukan kriminalisasi.
4. Penegakan Hukum Berkeadilan: Memastikan aparat penegak hukum memahami dan melindungi hak-hak masyarakat adat, bukan menjadi alat untuk melanggarnya.
5. Pembangunan Berkelanjutan yang Inklusif: Mendorong model pembangunan yang menghormati hak asasi manusia, keberlanjutan lingkungan, dan kearifan lokal masyarakat adat.

Jeritan tanah dan jeritan adat adalah panggilan bagi kita semua – pemerintah, korporasi, masyarakat sipil, dan setiap individu – untuk merenungkan kembali makna keadilan. Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat bukan hanya tentang sebidang tanah, melainkan tentang menjaga keberagaman budaya, melestarikan lingkungan, dan mewujudkan Indonesia yang benar-benar berdaulat dan berkeadilan bagi seluruh rakyatnya.