Ganjalan di Rel Cepat: Kala Proyek Ambisius Tersandung Waktu dan Anggaran
Mimpi akan mobilitas super cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung, sebuah janji efisiensi dan modernitas, perlahan-lahan mulai mewujud dalam bentuk Kereta Cepat. Namun, perjalanan proyek ambisius ini tak semulus rel baja yang terbentang. Alih-alih melaju kencang, proyek ini justru dihadapkan pada dua ganjalan besar yang tak terhindarkan: keterlambatan operasional dan pembengkakan biaya yang signifikan.
Jalur yang Tak Sesuai Jadwal: Keterlambatan Operasional yang Menghantui
Ketika pertama kali digulirkan, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), yang kini dikenal dengan nama "Whoosh", dijanjikan akan beroperasi penuh pada akhir tahun 2022 atau awal 2023. Ekspektasi publik melambung tinggi, membayangkan perjalanan singkat yang memangkas waktu tempuh drastis. Namun, seiring berjalannya waktu, target tersebut berkali-kali meleset.
Keterlambatan ini bukan tanpa alasan. Berbagai faktor kompleks saling terkait, mulai dari kendala pembebasan lahan yang memakan waktu lebih lama dari perkiraan, tantangan geologis di beberapa titik konstruksi yang memerlukan rekayasa lebih rumit, hingga masalah perizinan dan administrasi yang berbelit. Pandemi COVID-19 juga turut memperlambat mobilitas pekerja, pengiriman material, dan koordinasi antarnegara. Akibatnya, tanggal operasional perdana terus mundur, menciptakan keraguan di benak masyarakat dan membebani pihak pengembang dengan biaya penundaan.
Anggaran yang Membengkak: Dari Hitungan Awal Menuju Jurang Defisit
Di balik tantangan operasional, isu pembengkakan biaya proyek menjadi sorotan utama yang paling menguras perhatian. Ketika pertama kali disepakati, proyek Kereta Cepat ini diperkirakan menelan biaya sekitar USD 6,07 miliar. Namun, dalam perjalanannya, angka tersebut terus membengkak drastis. Berbagai laporan dan audit menunjukkan adanya kenaikan signifikan, bahkan mencapai estimasi USD 7,27 miliar atau lebih tinggi lagi.
Pembengkakan ini disebabkan oleh multi-faktor. Perubahan desain dan rekayasa akibat kondisi lapangan yang tak terduga (misalnya, tanah lunak atau struktur geologi kompleks), kenaikan harga material konstruksi global, biaya pembebasan lahan yang melonjak, hingga biaya bunga pinjaman yang terus berjalan selama penundaan, semuanya berkontribusi pada lonjakan anggaran.
Awalnya, proyek ini digadang-gadang sebagai proyek bisnis-ke-bisnis (B2B) tanpa jaminan APBN. Namun, dengan membengkaknya biaya, pemerintah terpaksa turun tangan melalui suntikan modal dari APBN dan penjaminan utang oleh negara, melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN yang terlibat. Hal ini memicu perdebatan sengit mengenai efisiensi, akuntabilitas, dan potensi beban finansial jangka panjang bagi keuangan negara.
Dilema di Persimpangan: Antara Ambisi dan Realita
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah simbol ambisi Indonesia untuk sejajar dengan negara-negara maju dalam infrastruktur transportasi. Namun, keterlambatan operasional dan pembengkakan biaya yang masif menjadi cerminan nyata dari kompleksitas dan tantangan dalam mewujudkan mega-proyek. Ini adalah pelajaran berharga tentang pentingnya perencanaan yang matang, studi kelayakan yang komprehensif, manajemen risiko yang efektif, serta transparansi yang tinggi sejak awal.
Meskipun demikian, harapan akan operasionalisasi Kereta Cepat tetap ada. Ketika akhirnya beroperasi, diharapkan proyek ini mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan, mengurangi kemacetan, mendorong pertumbuhan ekonomi di koridor Jakarta-Bandung, serta menjadi pemicu bagi kemajuan teknologi transportasi di Indonesia. Namun, jejak panjang penundaan dan pembengkakan biaya akan selalu menjadi pengingat bahwa di balik kecepatan dan kemewahan, ada sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan ganjalan dan perhitungan yang pelik.